3 Tahap Tanggulangi Bencana Tsunami

Jakarta 4/1/05: Pemerintah terus melakukan konsolidasi dalam menangani Bencana Aceh, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, selaku Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PBP) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan jajaran Departemen/LPND terkait, Selasa, 4 Januari 2005 pukul 10.00 WIB d ruang Rapat Kantor Wakil Presiden Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Untuk itu, Wapres mengingatkan tiga hal yang harus dikerjakan secara terencana yakni :
(1) Tahap Kedaruratan, (2) Tahap Rehabilitasi, dan (3) Tahap Rekonstruksi. Tahap kedaruratan yang berlangsung Desember 2004 –Februari 2005 lebih memberikan penekanan pada upaya menguburkan yang meninggal dan menyelamatkan yang hidup. Upaya penyelamatan ini dilakukan dengan memberi bantuan kebutuhan pokok (beras, makanan instant, pakaian, obat-obatan dll).

Tahap rehabilitasi mulai Februari 2005 – Februari 2006 memberikan penekanan pada rehabilitasi yang cepat sarana umum dan rumah rakyat yang rusak ringan yang meliputi sekolah, rumah sakit, PDAM, listrik, sarana telekomunikasi, kantor-kantor pemerintah, pelabuhan, pasar-pasar sehingga kegiatan ekonomi kembali lancar. Wapres menekankan
pembukaan sekolah harus dilakukan mulai Februari 2005.

Tahap rekonstruksi mulai tahun 2005 – 2009 membangun kembali sarana umum, rumah penduduk, dan sarana kegiatan ekonomi secara permanent, dan ini akan memakan biaya
sangat besar, diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp 10 trilyun.

Dalam Rakor tersebut, juga diingatkan bahwa Bakornas PBP punya peran yang besar untuk mengkoordinasikan secara sinergis dengan berbagai pihak. Perencanaan mendasar diawali dengan penanganan bencana itu sendiri, selanjutnya penanganan pengungsi dan perencanaan yang komprehensif untuk rekonstruksi jangka panjang.

Wakil Presiden mengatakan pemerintah sangat menghargai keterlibatan masyarakat, LSM baik domestik maupun asing, serta pemerintah asing yang telah memberikan bantuan dalam periode kedaruratan. Respons dari berbagai pihak ini menunjukkan
solidaritas masyarakat domestik dan masyarakat internasional sangat tinggi atas bencana kemanusiaan ini. Namun diingatkan oleh Wapres bahwa keadaan ini tidak berlangsung lama.

Keterlibatan LSM dan masyarakat internasional biasanya hanya pada priode kedaruratan. Selanjutnya adalah merupakan tugas pemerintah bersama seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu seluruh aparat pemerintah harus siap untuk menangani lebih lanjut pada periode rehabilitasi dan rekonstruksi dengan atau tanpa bantuan pihak lain.

Wapres telah memerintahkan agar Wakil Gubernur Provinsi NAD fokus pada penataan pemerintahan di daerah bencana, sehingga diharapkan Pemda akan dapat mengambil alih sebagian besar pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Wapres juga mengingatkan perlunya clearing data yang terintegrasi. Oleh sebab itu, Posko Nasional PBP Kantor Wapres harus diperkuat dengan mengikutsertakan seluruh instansi terkait.

Program TMMD
Dalam rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pihak Mabes TNI melaporkan untuk menanggulangi bencana Tsunami Aceh akan mempercepat program Program “TNI Manunggal membangun Desa” (TMMD) 2005, dimana untuk program ini Mabes TNI akan melibatkan 1000 orang taruna. Ini akan memperkuat kekuatan TNI di Aceh yang selama ini telah diterjunkan di Aceh, yang terjadi berbagai kesatuan yang membantu masyarakat mengatasi dampak dari bencana.

Kepada Wapres dilaporkan juga berbagai langkah yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi.

Departemen Perhubungan, mengerahkan lagi 7 helikopter, 3 pesawat terbang jenis
Cassa, 10 orang pilot, 3 orang injinir, 3 kapal dan sejumlah peralatan komunikasi. Ini dimaksudkan agar daerah-daerah yang terisolasi dapat dijangkau.

Departemen Luar Negeri, memfasilitasi dan mengarahkan bantuan dari Negara-negara
asing. Departemen Perindustrian akan menyediakan 2500 tenda untuk pengungsi. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

TELKOM melaporkan 35 buah dari 44 buah Sentral Telepon Otomat (STO) telah difungsikan di NAD. 9 buah STO masih belum berfungsi di daerah-daerah yang belum terjangkau karena kesulitan membawa peralatan seperti Calang, Jeuram, Lhok
Nga. Di Banda Aceh telah dihidupkan kembali 110 saluran untuk kepentingan pemerintah/bank/posko setempat. Juga akan dibangun audio/video conference untuk menghubungkan antara posko NAD dengan posko Pusat di Kantor Wapres.

Departemen Perdagangan akan segera mengembalikan fungsi pasar tradisional membangun pasar tradisional darurat di wilayah terkena musibah, sehingga aktifitas ekonomi masyarakat berangsur normal.

PLN melaporkan di Kota Banda Aceh saat ini listrik telah berfungsi sekitar 40% sedangkan Meulaboh, listrik telah berfungsi 15%. PLN menyediakan sepeda motor dan sepeda dayung untuk kelancaran petugas di lapangan.

Akhirnya Wapres meminta semua instansi dalam priode darurat ini wajib melaporkan perkembangan kegiatan aktifitas di Aceh dua kali dalam satu hari, sehingga diketahui dengan persis tingkat kemajuan yang dicapai dan kendala yang dihadapi untuk ditindak lanjuti segera.  *e-ti/Media Center LIN