BERITA

Prof Dr Boediono

Ekonomi Penentu Demokrasi

Bangsa Indonesia telah memilih jalur demokrasi untuk membangun negara ini. Pilihan itu adalah benar. Selanjutnya, dengan menarik pelajaran dari pengalaman sendiri dan pengalaman negara-negara lain yang mengikuti jalur ini, bangsa Indonesia memperoleh gambaran mengenai jalan yang kemungkinan akan dilalui ke depan.

Demikian disampaikan Prof Dr Boediono, yang juga Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu, saat menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul "Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia" saat pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), di Balai Senat UGM, Yogyakarta, Sabtu (24/2) pagi.

Pidato pengukuhan itu dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Menurut Boediono, pada tahap awal faktor ekonomi sangat menentukan pelaksanaan demokrasi. Kemungkinan kegagalan demokrasi sangat tinggi pada tingkat penghasilan per kapita rendah, dan secara progresif menurun dengan kenaikan penghasilan.

"Apabila kita hitung, tahun 2006 penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4.000 dolar AS, sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar 6.600 dolar AS. Kita belum dua pertiga jalan menuju batas aman bagi demokrasi," ucapnya.

Sejumlah studi empiris lain, terutama oleh para ekonom menyimpulkan, demokrasi bukan penentu utama prestasi ekonomi. Bagi negara-negara berpenghasilan rendah, penegakan hukum lebih menentukan kinerja ekonomi daripada demokrasi.

Apabila kesimpulan ini benar, lanjutnya, maka negara-negara berpenghasilan rendah dapat memacu pertumbuhan ekonominya, meskipun mereka belum siap menerapkan demokrasi, asalkan dapat memperbaiki penegakan hukum. "Tetapi, seperti yang saya singgung tadi, dengan meningkatnya kemakmuran, demokrasi akan makin 'diminta' oleh masyarakat," ujarnya.

Kelompok Pembaru

Boediono berpendapat, sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan proses transformasi menuju masyarakat yang makmur, demokratis dan terbuka ditentukan oleh kelompok pembaru. Kelompok inilah yang menjadi ujung tombak dan pengawal proses transformasi itu. Tanpa kelompok pembaru, proses transformasi berisiko terhenti atau keluar dari jalur yang diinginkan.

Di sisi lain, tuturnya, pertumbuhan ekonomi membantu tumbuhnya kelompok pembaru. Tetapi harus memenuhi dua syarat, yakni pertumbuhan itu menyentuh dan dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyat (broad based), serta prosesnya lebih mengandalkan pada kegiatan berdasarkan hasil kerja, inisiatif dan ingenuitas sumber daya manusia, dan bukan semata dari hasil penjualan kekayaan alam, bantuan luar negeri atau rezeki nomplok lainnya.

Dia mengingatkan, satu masalah khusus dan sensitif yang dihadapi Indonesia sejak kemerdekaan, adalah hubungan pengusaha pribumi dan nonpribumi.

Menurut Boediono, untuk kepentingan pembangunan Indonesia dalam jangka panjang, tidak ada solusi lain kecuali menyatukan kedua kekuatan itu untuk membangun bangsa.

"Upaya itu harus menjadi bagian dari program besar integrasi bangsa, dengan mengikis secara bertahap tapi sistematis sekat sosio-ekonomi-kultural antara kedua kelompok ini. Masing-masing kelompok, atau lebih tepatnya kaum elite dari masing-masing kelompok, harus lebih membuka diri dan mengambil inisiatif untuk saling menjangkau dan dengan kejujuran," katanya.

Dia menambahkan, keikutsertaan Indonesia di banyak forum, baik regional maupun global, telah dan akan semakin membuka pikiran terhadap praktik-praktik terbaik di dunia dan sangat berguna bagi upaya membangun institusi-institusi pendukung modernisasi dan demokratisasi.

Terkait hal itu, investasi dari luar negeri, terutama dari negara-negara yang menjunjung tinggi asas-asas good governance (tata kelola yang baik) di negaranya, perlu dibuka lebar. (Suara Pembaruan, 24 Februari 2007)

Aman jika Capai 6.600 Dollar AS

Yogyakarta, Kompas - Meskipun proses demokrasi terus menunjukkan kemajuan, dari segi pendapatan per kapita, Indonesia masih berada pada zona risiko tinggi untuk keberhasilan demokrasi. Pasalnya, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4.000 dollar AS, sedangkan batas kritis bagi kelangsungan demokrasi adalah 6.600 dollar AS.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, Sabtu (24/2), ketika menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam pengukuhan yang digelar di Balai Senat UGM, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu terlihat hadir, antara lain Menkeu Sri Mulyani, Mendag Mari Elka Pangestu, Mendiknas Bambang Sudibyo, dan Menperin Fahmi Idris.

"Sejumlah studi menunjukkan tingkat kemajuan ekonomi merupakan faktor penentu keberlanjutan demokrasi," ujar dosen FE UGM sejak tahun 1974.

Boediono mengatakan, salah satu studi itu menyimpulkan, berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-1990, rezim demokrasi di negara dengan penghasilan per kapita 1.500 dollar AS (dihitung berdasarkan purchasing power parity/PPP dollar tahun 2001) mempunyai harapan hidup hanya delapan tahun.

Pada tingkat penghasilan per kapita 1.500-3.000 dollar AS, demokrasi dapat bertahan rata-rata 18 tahun. Pada penghasilan per kapita di atas 6.000 dollar AS daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1 : 500.

"Posisi Indonesia di mana? Jika dihitung berdasarkan PPP dollar 2006, penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4.000 dollar AS. Batas kritis bagi demokrasi sekitar 6.600 dollar AS. Kita belum dua pertiga jalan menuju batas aman," katanya.

Karena itu, menurut Boediono, pada tahap awal kehidupan demokrasi, Indonesia sebaiknya memberikan prioritas tertinggi bagi upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan menghindari krisis ekonomi. Itu akan mengurangi risiko kegagalan demokrasi. Maka, perlu secepatnya mencapai batas aman 6.600 dollar AS.

"Seandainya kita menumbuhkan ekonomi tujuh persen setahun, maka dengan laju pertumbuhan penduduk 1,2 persen setahun, penghasilan per kapita tumbuh 5,8 persen setahun. Dengan laju ini, kita akan mencapai ambang zona aman demokrasi dalam sembilan tahun. Apabila PDB tumbuh di bawah tujuh persen, waktu untuk mencapai zona aman bagi demokrasi lebih panjang lagi," tuturnya. (Kompas, 25 Febriari 2007) ►e-ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)