BERITA

Marsekal TNI Djoko Suyanto

Dilantik Jadi Panglima TNI

Jakarta 13/02/06: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Marsekal TNI Djoko Suyanto menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Endriartono Sutarto di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2006). Selain itu, Presiden juga melantik Marsdya TNI Herman Prayitno menjadi Kepala Staf TNI AU (Kasau) menggantikan Djoko Suyanto.

Upacara pelantikan itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Ketua DPR Agung Laksono, serta sejumlah pejabat lainnya. Mantan Kepala Staf TNI AD (Kasad), Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, tidak hadir dalam acara pelantikan ini.

Pelantikan Panglima TNI ini dilaksanakan setelah Rapat Paripurna DPR, yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, Selasa (7/2/06), menyetujui secara aklamasi Marsekal TNI Djoko Suyanto menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI AD Endriartono Sutarto. Dengan persetujuan DPR ini, Presiden akan mengeluarkan Keppres pengangkatan dan kemudian melantiknya.
 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya mengingatkan agar TNI tidak terseret kembali ke wilayah politik. Reformasi di TNI adalah tidak terlibatnya lagi dalam wilayah politik. Apalagi sekarang masih ada jenderal, marsekal, dan laksamana yang tergoda untuk berpolitik.

Presiden berharap roh reformasi, yang menuntut TNI netral dan terbebas dari politik praktis, dilaksanakan. Presiden tidak ingin TNI bermain api dalam kegiatan politik.

Presiden menyadari dalam masa transisi ini masih ada jenderal, marsekal atau laksamana yang tergoda untuk masuk ke wilayah politik. "Mari kita ukir sejarah, jangan sampai itu terjadi dan terulang kembali. Ada masa-masa yang memerlukan ketegaran dan netralitas segenap pimpinan TNI untuk tidak terseret kembali atau main-main api dalam kegiatan politik. Tetaplah netral. Selamatkan prajurit dan satuan TNI yang kita cintai," kata Presiden

Selain itu Presiden meminta pimpinan TNI untuk memperhatikan kesejahteraan prajurit yang menjadi prioritas agar kesejahteraan mereka layak sesuai kemampuan negara. Presiden meminta dilakukan pembinaan prajurit TNI dan dimodernisasi peralatan persenjataan (alutsista).

Dalam pengadaan peralatan dan modernisasi persenjataan, Presiden meminta dilakukan sesuai dengan kemampuan negara dan kebutuhan. Dalam hal pengadaannya sudah ada mekanisme dan prosedur sesuai aturan yang semuanya melalui Departemen Pertahanan. Karena itu Presiden meminta semuanya dilakukan secara transparan dan mengutamakan produksi dalam negeri. ►ti/tsl

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)