BERITA

BIOGRAFI ==   01   02   03   04   05   06   07   ==

Pandangan Presiden SBY Tentang Pancasila

Pancasila Sumber Inspirasi dan Solusi

TI 01/06/2006: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpandangan, Pancasila masih tetap relevan dan juga masih tetap menjadi kerangka dan sumber inspirasi dan solusi menghadapi permasalahan kebangsaan dewasa ini. Peresiden juga meminta seluruh anak bangsa menyudahi perdebatan penempatan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Presiden mengemukakan hal itu dalam pidato peringatan 61 tahun lahirnya Pancasila di Jakarta Convention Center, Kamis (1/6/2006). Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila sebagai falsafah dan ideologi terbuka, bukan dogma statis yang menakutkan. Presiden mengajak penyelenggara negara menata kembali kerangka kehidupan berbangsa.

Presiden mengungkapkan, pada awal reformasi, MPR mengeluarkan Tap MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang mencabut Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.

"Kita merasakan, dalam delapan tahun terakhir ini, di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negeri kita, terkadang kita kurang berani, kita menahan diri, untuk mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Stabilitas, Pembangunan, Kemajemukan dan lain-lain. Karena bisa-bisa dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Bisa-bisa dianggap tidak reformis," ungkap Presiden.

Acara itu juga diisi pembacaan Maklumat Keindonesiaan yang dideklarasikan 17 tokoh, di antaranya Jakob Oetama, Goenawan Mohamad, Karlina Supeli, Dawam Rahardjo, Todung Mulya Lubis, Mochtar Pabotinggi, Daniel Dhakidae, HS Dillon, Rachman Toleng, dan Rachmad Nashidik.

Dalam Maklumat Keindonesiaan yang dibacakan Todung Mulya Lubis sebelum pidato politik Presiden Yudhoyono sebagai kepala negara dan anak bangsa, disebutkan: "Pancasila bukanlah wahyu dari langit. Ia lahir dari jerih payah dalam sejarah. Ia tumbuh dari benturan kepentingan, sumbang- menyumbang gagasan, saling mendengar dalam bersaing dan berembuk. Ia mengakui perbedaan manusia dan ketidaksempurnaannya. Ia tidak menganggap diri doktrin mahabenar. Tetapi justru itulah sebabnya kita menegakkannya, sebab kita telah belajar untuk tidak jadi manusia yang menganggap diri mahabenar."

Sementara Ketua Panitia Gumilar R Soemantri mengatakan, peringatan ke-61 lahirnya Pancasila dilakukan atas dasar kerisauan akan tanggalnya visi bangsa ke depan dan menipisnya rasa "kekitaan" sebagai Indonesia yang majemuk, berbeda tetapi tetap satu.

Presiden merisaukan gejala ancaman terhadap nilai dan konsensus dasar Pancasila dengan munculnya kembali debat ideologi nasionalisme dan globalisasi, negara dan agama, Pancasila dan liberalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Dia mengingatkan agar ikatan suku, agama, dan kedaerahan tidak menabrak ikatan kebangsaan yang harus dipertahankan.

Berikut ini kami sajikan Pidato Politik SBY pada Peringatan Ke-61 Hari Lahir Pancasila, berjudul Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, yang kami sebut sebagai Pandangan Presiden SBY tentang Pancasila.
 

Saudara-saudara,
Saya mendapat kehormatan untuk pada hari yang bersejarah ini, ikut menyumbangkan pikiran, pendapat dan gagasan saya sebagai bagian dari dialog kebangsaan, sebagai bagian dari membangun konsensus bersama, untuk melanjutkan kehidupan bernegara kita, menuju cita-cita kebangsaan kita semua.

Saya ingin menyampaikan pikiran ini, bukan hanya dalam kapasitas saya sebagai Kepala Negara, tetapi terlebih sebagai anak bangsa, sebagaimana saudara sekalian, yang pasti peduli akan nasib dan masa depan kita, peduli pada arah perjalanan bangsa, dan peduli bagaimana kita membangun kerangka kehidupan bernegara yang sehat dan konstruktif. Dalam konteks itu semua, saya ingin menyampaikan pikiran-pikiran sederhana saya, semoga menjadi bagian dalam dialog kebangsaan, yang insya Allah akan makin berkembang di waktu yang akan datang.

Kita harus memulai dialog kita ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan kritis. Mengapa kita harus bicara kembali tentang Pancasila? Ini pertanyaan fundamental yang mesti kita jawab bersama. Kita merasakan, dalam delapan tahun terakhir ini, di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negeri kita, terkadang kita kurang berani, kita menahan diri, untuk mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Stabilitas, Pembangunan, Kemajemukan dan lain-lain. Karena bisa-bisa dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Bisa-bisa dianggap tidak reformis.

Padahal sesungguhnya reformasi itu sendiri memiliki karakteristik, perubahan dan kesinambungan. Hal-hal yang masih baik, tepat dan relevan, dan justru merupakan nilai, jati diri dan konsensus-konsensus dasar, harus terus kita lanjutkan. Sementara, sesuatu yang tidak sesuai lagi, yang tidak tepat lagi pada jamannya, mesti bersama-sama kita lakukan perubahan dan pembaharuan.

Reformasi, hakikatnya adalah perubahan dan kesinambungan. Continuity and change. Oleh karena itu, kalau kita mengangkat kembali hari ini, tentang hakikat dan makna Pancasila, mestilah kita letakan dalam konteks makna sejati dari reformasi yang tengah kita lakukan dewasa ini.

Kalau saya lanjutkan pertanyaan kritis itu, kita bisa menanyakan, apakah Pancasila sebagai dasar negara dilupakan dan ditinggalkan? Apakah arah perjalanan bangsa ini menyimpang? Apakah kehidupan bernegara kita sekarang ini tidak kokoh? Apakah ekses dari reformasi dan demokratisasi terlalu besar dan terlalu mahal? Dan apa yang kita harapkan dari Pancasila dalam menjawab tantangan bangsa dan tantangan global yang kian besar dewasa ini? Pertanyaan kritis itu, pertanyaan fundamental itu, marilah bersama-sama kita carikan jawabannya.

Saudara-saudara,
Kita mengetahui, bahwa sejak 1998, kita hidup dalam transisi. Kita hidup dalam masa transformasi. Transisi seperti itu, sebagaimana perubahan besar yang terjadi di negara-negara lain di belahan dunia, selalu menimbulkan berbagai fenomena, kecenderungan dan realitas-realitas baru. Transisi kita, diwarnai dengan agenda-agenda besar: reformasi, demokratisasi, dan rekonstruksi Indonesia pasca krisis. Kita rasakan, delapan tahun berselang ini, terutama pada awal-awal reformasi, di sana-sini, dalam penggal-penggal waktu tertentu, muncul semacam disorientasi; penolakan; konflik; kegamangan; pesimisme; apatisme; demoralisasi; kekosongan; kemarahan; dan bahkan kebencian. Kita alami bersama-sama.

Sebagian sudah dapat kita lewati. Sebagian masih kita rasakan sisanya. Sebagian masih terasa mencekam dalam kehidupan kita bersama dewasa ini. Orang lantas sering berbicara lantang, kita mesti membangun Indonesia baru, remaking Indonesia, rebirth of a nation. Karena itu, dalam konteks itu, muncul sejumlah kecenderungan. Secara sosiologis, kita mengetahui satu kerawanan dalam masa transisi yaitu; nilai dan tatanan lama telah ditinggalkan, sementara nilai dan tatanan baru belum terwujud. Bahkan barangkali, kita belum membangun konsensus baru bagi terbangunnya nilai dan tatanan dalam reformasi ini, tanpa meninggalkan fundamental consensus yang telah diletakkan oleh para Pendiri Republik.

Saudara-saudara,
Transisi yang kita lakukan ini, justru berada dalam lingkungan global yang juga terus berubah. Dunia yang menghadirkan gerak globalisasi dan universalisasi yang luar biasa dampaknya bagi semua bangsa di dunia, termasuk negara kita.

Kita mengalami sejumlah tonggak sejarah. Tonggak pertama, 1945. Kita melakukan perubahan dan pembaharuan dalam dunia yang ditandai era dekolonisasi. Tonggak kedua, 1966, kita menata kembali kehidupan bernegara kita dalam suasana era perang dingin. Sekarang ini, 1998 ke depan, kita ingin mengkonstruksikan kembali negara kita dalam era globalisasi dan demokratisasi sejagad.

Hampir pasti, bahkan telah kita rasakan, melahirkan tantangan dan permasalahannya yang tidak kecil. Kita melaksanakan dekonstruksi. Ketika kita ingin melaksanakan rekonstruksi terhadap bangun negara dan kebangsaan kita, karena globalisasi, ada kepentingan-kepentingan, ada tangan-tangan yang kita sebut the invisible hands yang juga ikut mengatur, menata, bagaimana Indonesia dikonstruksikan kembali.

Meskipun the invisible hands itu tidak selamanya jelek, sebagian positif, misalnya, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat global dalam membangun good governance, dalam memberantas korupsi, dalam menegakkan rule of law. Tetapi ada kalanya mengalir pula hal-hal yang tidak baik, yang tidak sejiwa dan tidak sejalan dengan nilai jati diri dan konsensus dasar kebangsaan kita.

Muncul sejumlah fenomena. Sebagian masih kita rasakan, terjadi gelombang de-ordebaru-sasi, atas nama reformasi. Banyak kita lakukan langkah-langkah seperti itu. Tidak terhindari dibuka kembali wacana ideologis prakemerdekaan, debat tentang ideologis dan bangun negara dalam semangat demokratisasi yang mengedepankan kebebasan dan hak politik kita. Fenomena yang lain, runtuhnya bangunan dan tatanan politik yang otoritarian. Karena itu memang agenda dari reformasi kita menjadi tatanan yang demokratis egalitarian. Yang sentralistik, kita bongkar, berubah menjadi yang desentralistik. Yang konsentrik, kita geser menjadi yang dekonsentrik. Itulah yang terjadi.

Begitu besar gerak perubahan itu. Tidak disadari, baik atau tidak baik, langsung atau tidak langsung, kekuasaan Pusat melemah. Kekuasaan Negara ikut pula melemah. Terjadi ketidakseimbangan, inbalances. Terjadi disequilibrium, yang akhirnya memunculkan berbagai kondisi, seperti kondisi sosial dan kondisi politik yang labil, yang rawan, dan tidak stabil.

Sementara dalam upaya menata, mengawal dan mengamankan proses penting ini, upaya Negara dan Pemerintah, delapan tahun terakhir ini, tidak selalu mudah dilakukan dan sering disalahartikan. Sebagai contoh, menegakkan tatanan dan aturan main, termasuk rule of law, dianggap kembali ke rezim otoritarian, dan lantas dianggap anti reformasi dan anti demokratisasi. Mengingatkan konsensus dasar yang telah kita sepakati; Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, bisa dianggap berlawanan dengan hak politik dan semangat kebebasan yang kita usung bersama-sama dalam reformasi dan demokratisasi.

Kepolisian Negara menegakkan aturan hukum, agar kelompok masyarakat tidak main hakim sendiri, termasuk unjuk rasa yang merusak dan anarkhis, bisa dianggap kembali kepada cara-cara yang represif dan kemudian melanggar HAM. Menata kembali implementasi desentralisasi dan otonomi daerah, dalam rangka memantapkan desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri, bisa dianggap kembali kepada sentralisme pemerintahan.

Dalam perkembangannya saudara-saudara, semuanya itu berinteraksi, saling bersinggungan, dan akhirnya menimbulkan permasalahan dan ancaman baru. Paling tidak saya kedepankan dua hal: Yang pertama adalah nilai dan konsensus dasar kita, yang menjadi kerangka kehidupan bernegara, menghadapi tantangan: Pancasila, yang menjadi tema besar hari ini, Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam ruh, nafas, semangat pembukaannya, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Muncul kembali debat ideologis, debat tentang paham kebangsaan. Nasionalisme versus internasionalisme, baca globalisasi. Negara versus agama. Pancasila versus kapitalisme, sosialisme, komunisme dan liberalisme, hadir di tengah-tengah kita sekarang ini.

Sementara kita rasakan pula saudara-saudara, jalan dan cara kita mengelola Negara dan Pemerintahan selama hampir tiga dasawarsa, 80-an, 90-an, 2000-an ini, termasuk strategi dan kebijakan yang kita pilih, termasuk pula konstitusi dan perundangan yang kita anut, telah dikritisi, digugat, bahkan sebagian minta untuk dibongkar kembali. Manakala pengkritisan, penggugatan, pembongkaran sejalan dengan reformasi, sejalan dengan demokratisasi, memang menjadi tujuan kita, menjadi agenda kita. Benar itu. Tetapi manakala tidak berkaitan dengan itu, maka kita perlu melakukan refleksi kritis, melakukan penataan diri kita kembali, untuk mengamankan bangunan besar kita, kerangka kehidupan bernegara yang kita cintai.

Hiruk pikuk selama ini, kegaduhan-kegaduhan politik, terus terang kalau kita jujur, berakarkan dan berangkat dari hal-hal yang bersifat fundamental itu. Oleh karena itu saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya cintai, marilah kita semua, para penyelenggara negara, segenap komponen bangsa melihat permasalahan ini secara jernih, meletakkannya dalam konteks yang benar, dan menatanya kembali dalam kerangka kehidupan negara yang sehat. Negara ini adalah negara kita sendiri, bangsa ini adalah bangsa kita sendiri. Kita semua yang mengkonstruksikan masa depan kita bersama-sama, dengan dialog dan pembangunan konsensus.

Tentu saja apa yang kita tata dan bangun kembali ini, tetap bertumpu, merujuk dan mengacu pada nilai, jati diri dan konsensus dasar kebangsaan yang diletakkan oleh para Pendiri Republik, para founding fathers. Tetapi sebagaimana disampaikan oleh Saudara Todung Mulya Lubis tadi, mewakili tokoh-tokoh yang merumuskan Maklumat ke-Indonesiaan, kita juga harus mampu merespon dengan cerdas, tepat dan bijaksana, terhadap kemajuan jaman, baik secara nasional maupun global. Begitulah kita meletakkan dengan tepat, bijak dan adil, masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Dan kalau hari ini, 1 Juni 2006, kita ingin meletakkan Pancasila sebagai rujukan, sumber inspirasi dan jendela solusi untuk menjawab tantangan nasional menuju Indonesia yang kita cita-citakan bersama, sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah SWT, karena kita telah meletakkan dan menggunakan Pancasila dengan benar.

Sebab Pancasila adalah falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka. Open ideology, living ideology. Bukan dogma yang statis dan menakutkan. Pancasila kita letakkan secara terhormat. Sebagaimana saya katakan, menjadi sumber pencerahan, menjadi sumber inspirasi, dan sekaligus sumber solusi atas masalah-masalah yang hendak kita pecahkan.


Saudara-saudara,
Hari ini, di tempat ini, pada hari yang bersejarah ini, saya akan menyampaikan bagian kedua dari pidato saya. Pandangan dan ajakan saya kepada seluruh rakyat Indonesia dalam kaitan itu semua, dengan topik “Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila ”.

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, berkaitan dengan tema besar ini: Pertama, mari sejenak kita lakukan refleksi Pancasila dan pikiran-pikiran besar para Pendiri Republik. Yang kedua, mari kita identifikasi tantangan-tantangan ideologis terhadap Pancasila, masa kini dan masa depan, serta bagaimana Pancasila dan kebangsaan kita, atau nasionalisme kita, menjawab semuanya itu.

Saya mulai dari yang pertama. Kita semua mengenal dan mengetahui bahwa Pancasila adalah ideologi nasional bangsa Indonesia. Dasar Negara Republik Indonesia. Falsafah bangsa: welthanchaung. Pandangan hidup bangsa (way of life). Jati diri bangsa. Perekat dan pemersatu bangsa. Saya tidak menguraikan itu semua, karena perjalanan sejarah bangsa ini, perjalanan kehidupan kita, sama-sama kita kenal dan rasakan.

Untuk menjadi catatan kita, pada tahun 1998, awal reformasi, awal perubahan besar di negeri ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia telah mengeluarkan TAP MPR RI nomor 18/MPR/1998 yang mencabut TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang P4. tetapi, sekaligus secara eksplisit menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dengan demikian, marilah kita sudahi perdebatan anak bangsa tentang Pancasila sebagai Dasar Negara.

Mari, sebagaimana saya sampaikan tadi, sejenak kita melakukan refleksi kesejarahan. Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan pikiran para founding fathers yang lain. Ketika para Pendiri Republik itu berdialog, berdebat dan akhirnya berkonsensus, bagaimana negara ini di bangun menuju masa depannya.

Saya ingin mengambil intisari dan menyampaikan esensi dari Pancasila. Saya kaitkan sekaligus dengan isu aktual masa kini. Saya tidak bermaksud untuk mendeskripsikan Pancasila secara panjang dan lebar, dan Pancasila bukan untuk diperlakukan seperti itu.
Yang ingin saya sampaikan adalah, pertama ada wacana yang hangat sekarang ini menyangkut hubungan nasionalisme dan internasionalisme, atau globalisasi. Pancasila, 1 Juni 1945, telah mengangkat, memberikan kerangka solusi menyangkut masalah itu.

Yang kedua, hubungan demokrasi, demokrasi yang tengah mekar sekarang ini, dengan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ada pertanyaan besar, bagaimana bangsa ini misalnya menyikapi paham global yang kian meluas sekarang ini, yang disebut dengan open market democracy.

Dan yang ketiga, sesuatu yang sangat penting dan dalam urutan Pancasila justru kita sepakati menjadi sila yang pertama, yaitu bagaimana hubungan antara negara dan agama, atau makna tentang Ketuhanan, dan bagaimana agama harus dijalankan oleh pemeluk-pemeluknya.

Saudara, kita ingat bahwa negara yang kita dirikan adalah negara yang berKetuhanan. Atas dasar itulah rumusan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimulai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam deskripsi singkat ini, saya ingin mengikuti jalan pikiran Bung Karno pada 1 Juni 1945. Karena menurut saya, masih tetap relevan dan juga masih tetap menjadi kerangka dan sumber inspirasi dan solusi menghadapi permasalahan kebangsaan dewasa ini. Pertama, mari kita bicara kembali tentang kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, dan internasionalisme atau peri kemanusiaan.

Saya mengangkat butir-butir yang sangat substantif, kaya makna, filosofis, tapi juga aplikatif dari pidato 1 Juni itu. Pertama, disebutkan di situ, kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia, negara nasional, nation state. Kebangsaan itu, lebih lanjut dikatakan, kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Kalimantan, bukan kebangsaan Sulawesi dan lain-lain.

Oleh karena itu, dalam perkembangannya, dalam alam reformasi ini, untuk kepentingan yang benar, kita melakukan desentralisasi dan otonomi daerah. Tapi pahami betul, proses yang penting itu tidak boleh menggoyangkan sendi-sendi NKRI, sendi-sendi kebangsaan, karena bisa mengoyakkan kerangka bernegara kita.
Desentralisasi dan otonomi daerah pilihan, ketika di masa lalu terasa pembangunan ini kurang merata, kurang adil, sentralistik dan konsentrik, kita bedah, kita lakukan pemberdayaan dan kita perbaiki sistem Pemerintahan seperti ini. Namun sekali lagi, jangan sampai ikatan kesukuan, ikatan keagamaan, ikatan etnis, ikatan kedaerahan dan lain-lain menabrak ikatan kebangsaan yang harus kokoh kita pertahankan.

Dikatakan di situ, nasionalisme kita, bukan Chauvinisme dan bukan kebangsaan yang menyendiri. Bung Karno mengatakan, nasionalisme kita adalah nasionalisme yang menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa, menuju persatuan dunia, menuju persaudaraan dunia. Mengapa harus berdebat kita, tentang ini. Ingat kata-kata beliau, internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berpijak dalam buminya nasionalisme, tidak berakar, dalam dunia nasionalisme. Sebaliknya, nasionalisme tidak akan hidup subur, jika tidak berada dalam taman sarinya internasionalisme.

Oleh karena itu, secara cerdas Presiden Pertama kita menyatukan nasionalisme dengan internasionalisme menjadi satu terminologi, sosio-nasionalisme. Tetapi ingat saudara-saudara, internasionalisme tidak boleh dimaknai sebagai kosmopolitisme. Pandangan itu tidak cocok dengan kita, karena kosmopolitisme menolak adanya kebangsaan. Tidak mengakui identitas kebangsaan.

Sekarang ada pertanyaan kritis, bagaimana hubungan antara ikatan-ikatan yang serba global dengan ikatan yang serba nasional. Misalnya, ada ikatan ke-Islam-an dunia. Penting. Tetapi tentu tetap ada ikatan kebangsaan Indonesia. Ada ikatan ke-Kristen-an dunia. Barangkali satu realitas, tetapi tetap ada ikatan kebangsaan Indonesia. Ikatan ke-Tionghoa-an Indonesia, diaspora Tionghoa yang kuat, tetapi tetap ada ikatan kebangsaan Indonesia. Dalam perkembangan hak-hak azasi manusia, demokrasi pada tingkat global, ada ikatan-ikatan komponen bangsa kita dengan organisasi internasional dalam hak azasi manusia dan demokratisasi. Tapi tetaplah ada ikatan kebangsaan Indonesia.

Kita bertanya, tidakkah absurd, tidakkah ketinggalan, kalau kita bicara nasionalisme dalam dunia yang berubah ini?. Tidak. Nasionalisme yang positif, bukan narrow nationalism, tetap perlu. Andaikan masyarakat global ini sebuah perkampungan dunia, tetap kita memerlukan rumah, rumah sendiri. Rumah itulah nasionalisme kita.

Saudara-saudara,
Dua berikutnya, tentang mufakat atau demokrasi, dengan kesejahteraan sosial. Mari kita ingat kembali, semboyan kita saudara-saudara. Semua untuk semua. Semua untuk satu, satu untuk semua. Sama artinya, “semua untuk semua”. Disitu dijelaskan, 1 Juni 1945, bahwa kita menuju ke kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan masing-masing. Oleh karena itu, kapitalisme, terlebih fundamentalisme kapitalisme yang tidak berwajah dan bernafaskan keadilan sosial, tidak akan menghadirkan keadilan yang sejati. Dan itu bukan pilihan bagi bangsa kita.

Kita bercita-cita, 1945 waktu itu, baca pidato 1 Juni, tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengaktualisasikan, merevitalisasikan nilai instrinsik nasionalisme, barangkali ada definisi yang mudah. Nasionalisme masa kini adalah membebaskan Indonesia dari kemiskinan dan keterbelakangan. Nasionalisme, kebanggaan kepada bangsa sendiri, harkatnya, martabatnya, kemuliaannya, itu dapat tercapai, Jika bangsa kita tidak lagi banyak yang miskin dan terbelakang. Itulah sesungguhnya salah satu aktualisasi dari nasionalisme masa kini.

Dikatakan di situ, demokrasi tidak akan hidup subur, tanpa kesejahteraan dan keadilan sosial. Jangan kita mengabsolutkan dan mendewakan demokrasi. Demokrasi itu sendiri harus bergandengan, tidak boleh jalan sendiri, dan mesti hidup bersama-sama dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan keadilan sosial. Mari kita pahami betul ini. Di desa-desa, di kecamatan, di kabupaten, dan secara nasional, pikiran para pemimpin, para tokoh, saudara-saudara semua, satukan itu demokrasi yang makin mekar, dengan hadirnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat yang makin baik. Di situ letaknya.

Ketiga, yang sangat penting adalah tentang Ketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan yang kita anut, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan, begitu kata-kata dalam pidato 1 Juni, yang hormat menghormati satu sama lain. Indonesia sendiri sebagai negara adalah negara yang ber-Tuhan. Agama dijalankan dengan cara yang berkeadaban. Hubungan antar umat beragama, kegiatan beribadahnya, toleransinya, mesti kita kembalikan pada prinsip-prinsip dasar itu. Sebagaimana yang ada dalam pidato 1 Juni.

Itulah saudara-saudara, ruh, nafas, semangat, jiwa dan intisari dari Pancasila. Tanpa saya uraikan lebih lanjut, saya yakin saudara-saudara bisa mengaitkan dengan persoalan masa kini, serta dengan polemik dan debat atas isu-isu ideologis dewasa ini.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Sampailah pada bagian akhir dari pidato politik saya, yaitu berkenaan dengan tantangan-tantangan ideologis terhadap Pancasila, masa kini dan masa depan. Pancasila sering dilihat sebagai berhadapan dengan ideologi global, dalam tanda kutip. Kita merasakan bahwa kapitalisme dan liberalisme menjadi semacam ideologi global yang menembus, mempenetrasi semua bagian dari dunia ini.

Mari kita lihat bagaimana kaitannya dengan Pancasila. Pancasila sangat jelas, yang kita bangun adalah kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Tetapi hidup dalam globalisasi yang sarat dengan hukum dan kaidah-kaidah kapitalisme, pasar bebas, pasar terbuka, maka tetaplah kita kokoh, tetaplah kita kuat pada pendirian, bahwa semuanya itu tetap kita abdikan untuk kesejahteraan bersama dan untuk keadilan sosial.

Bangsa yang cerdas dalam era globalisasi, bukan bangsa yang terus mengeluh, menyerah, dan marah, tetapi bangsa yang secara cerdas mampu mengalirkan sumber-sumber kesejahteraan yang tersedia di arena global itu. Apakah teknologi, apakah modal, apakah informasi, yang akhirnya kita gunakan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan kita, meningkatkan kepentingan kita. Sering saya katakan, don’t be a loser, jangan mau jadi orang yang kalah. Mari kita menjadi pemenang, to be a winner dalam globalisasi ini.

Liberalisme, saudara-saudara, saya katakan berkali-kali, tidak ada kebebasan mutlak menurut paham Pancasila. Itu ada dalam Deklarasi hak azasi manusia PBB, ketentuan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam sila ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’. Kebebasan dibatasi apabila bertentangan dengan kebebasan yang lain, nilai-nilai moral, kesusilaan, keamanan, ketertiban dan lain-lain. Begitu bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 J.

Saya ingin mengingatkan kembali, agar kehidupan kita ini sehat, damai, rukun. Maka dalam mengekspresikan kebebasan, sandingkanlah dengan kepatuhan pada aturan hukum, dan toleransi. Ada tiga pilar, freedom atau kebebasan, rule of law atau aturan hukum, dan tolerance atau toleransi.

Isu yang lain, Pancasila dengan komunisme dan sosialisme yang sangat fundamental. Sebenarnya sudah usai debat ini. Para Pendiri Republik, sudah mencarikan solusi yang tepat, dan tidak lagi harus berperang dalam stigma ideologi seperti itu. Yang jelas, Pancasila, bangun negara kita, menghadirkan keseimbangan dan kesetaraan. Mana hak negara, mana hak masyarakat dan mana hak perseorangan. Sangat jelas, tidak boleh negara mengambil semua hak itu atas nama ideologi tertentu.

Kemudian, sama dengan kapitalisme yang sangat fundamentalistik dan tidak menyisakan wajah keadilan sosial dan humanisme, maka komunisme dan sosialisme yang sangat fundamental juga tentu tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila. Kuncinya sekali lagi adalah kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

Saya ingin mengangkat satu contoh besar di negeri ini. Sudah saatnya, saya undang para ekonom, para sejarawan, para ahli filsafat, para praktisi, semua, di samping Pemerintah, anggota Parlemen dan lain-lain. Mari kita lakukan review yang sehat atas pembangunan yang kita lakukan sekarang ini. Kebijakannya, strateginya. Ingat, ekonomi bukan tujuan. Pembangunan ekonomi bukan tujuan dalam dirinya. Tujuannya adalah kesejahteraan rakyat: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rasa tenteram dan lain-lain. Kebutuhan dasar mereka.

Kebutuhan-kebutuhan dasar, atau kesejahteraan rakyat itu bukan hanya menunggu tetesan dari pembangunan ekonomi. Bukan hanya menjadi muara, dengan sabar menunggu. Mudah-mudahan pembangunan ekonomi menetes pada semua itu. Mari kita bangun sejak awal, sejak dini. Dalam pembangunan ekonomi pun kita letakkan sekaligus, bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana kebutuhan dasar itu menjadi sasaran-sasaran dalam pembangunan ekonomi kita sejak awal.

Sebagai contoh, kalau ekonomi tumbuh, pengangguran pasti berkurang. Teorinya begitu. Negara berkembang, negara kita, tidak cukup dengan itu. Di samping kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan investasi, dengan ekspor, dengan konsumsi dan pengeluaran Pemerintah, mesti ada program-program khusus yang menyerap tenaga kerja secara riil, di kabupaten-kabupaten, di provinsi, di seluruh Indonesia. Begitu cara kita menyatukan antara kepentingan kesejahteraan sosial dan kepentingan pembangunan ekonomi.

Investasi datang, dari Timur Tengah misalnya. Kemarin saya datang ke Timur Tengah, insya Allah, akan ada investasi baru ke Indonesia. Pertama-tama negara dapat apa? Pajak barangkali. Ekonomi lokal, masyarakat sekitar dapat apa? Ada community development, ada infrastruktur dasar dibangun di situ, jalan-jalan, listrik dan lain-lainnya. Orang seorang dapat apa? Pekerjaan, penghidupan sehari-hari, tidak nganggur lagi dan lain-lain. Konstruksi seperti itulah yang harus kita integrasikan dalam pembangunan ke depan nanti.

Saudara-saudara,
Mari kita bicara tentang Pancasila dan ikatan solidaritas global. Saya sudah menyinggung tadi, tapi saya ulangi sekali lagi, nilai-nilai universal, yang masyarakat global bersepakat untuk mengatakan seperti itu, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, rule of law, open market, lingkungan atau environment dan lain-lain.

Sesungguhnya, tidak perlu gamang, karena Pancasila telah mengatur. Demokrasi ada, kemanusiaan ada, tatanan hukum ada, open market sudah saya katakan, tetap berwajah keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Lingkungan menjadi kebutuhan kita. Tidak perlu ada konflik apapun, sebagaimana diingatkan oleh Bung Karno tadi, hubungan antara nasionalisme dan internasionalisme. Yang penting, yang jelek-jelek, yang menjadi ancaman dari globalisasi jangan pernah kita terima.

Peluang yang ada, kesempatan yang ada, mari kita jemput, kita alirkan ke negeri kita. Diperlukan kecerdasan dan kearifan untuk menolak yang serba ancaman, mengambil yang serba peluang. Melihat globalisasi, jangan hanya dilihat itu sebagai ancaman dan keburukan semata. Lihat sisi yang lain, ada kebaikan-kebaikan dan ada keuntungan yang mesti kita alirkan.

Yang terakhir Saudara-saudara, Pancasila, kaitannya dengan yang dinamakan sub-nasionalisme, etno-ideology, kedaerahan, kesukuan dan lain-lain. Tepat tayangan gambar tadi, Bhinneka Tunggal Ika, kemajemukan. Marilah Indonesia kita jadikan ladang yang teduh bagi bertemunya anak bangsa yang penuh dengan perbedaan, untuk kita bangun konsensus, melangkah bersama dalam kehidupan yang harmonis dan penuh toleransi. Itulah yang harus kita lakukan ke depan ini.

Dan dalam transisi ini, kita merasakan ada yang disebut gaya sentrifugal. Sentrifugal dari pusat memencar ke luar. Hiruk-pikuk, hingar-bingar reformasi 1998-1999, 2000. Barangkali, tidak sadar gerakan sentrifugal itu begitu kencang. Mungkin ada yang berlebihan dan eksesif, mari kita kelola dengan baik, dengan jernih, dengan terbuka, dengan objektif. Sekali lagi, desentralisasi dan otonomi daerah sangat-sangat penting, tapi jangan mengancam NKRI, nasionalisme dan equilibrium dalam kehidupan kita. Harmoni diantara kita semua.

Saudara-saudara yang saya cintai,
Sebagai penutup, itulah Pancasila kita, itulah nasionalisme kita, dan begitulah menurut cara pandang saya. Kita membangun kerangka bernegara ke depan serta menjawab tantangan-tantangan nasional dan global dewasa ini. Akhirnya, bagaimana kita melangkah ke depan.

Pertama, dalam upaya meletakkan dan menggunakan Pancasila untuk menata kembali kerangka kehidupan bernegara. Mari kita bangun dialog, mari kita bangun konsensus bersama, semua untuk semua. Maklumat Indonesia mengatakan tidak ada yang boleh memonopoli kebenaran. Konsensus bersama itu tetaplah dijiwai oleh semangat dan kesepakatan para Pendiri Republik, ketika dulu mendirikan negara. Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam masa transisi yang masih akan berlangsung, kita tidak tahu kapan akhir dari reformasi besar ini. Adakah sepuluh tahun lagi usai. Apakah ini unfinished agenda? Yang penting kita kelola dengan sebaik-baiknya. Maka sebagaimana saya katakan, dalam masa transisi ada kerawanan, ada tantangan, ada ancaman. Oleh karena itu, mari kita semua, utamanya negara, dapat mengawal dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk upaya besar itu. Negara dengan kewenangannya, saya harus sampaikan ke hadapan hadirin sekalian, harus kembali menegakkan konstitusi, Undang-Undang dan aturan main yang berlaku.

Proses besar reformasi, demokratisasi dan rekonstruksi tetap harus berjalan secara damai, tanpa kekerasan, secara tertib dan stabil. Hanya dengan demikianlah, kita akan mampu menata kembali kerangka kehidupan bernegara kita yang kita cita-citakan bersama.

Terima kasih saudara-saudara atas perhatiannya. Terima kasih kepada semua penyelenggara yang memberikan kontribusi, pemakalah, semua yang bisa menghadirkan simposium yang baik , dan yang telah menyelenggarakan Peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni Tahun 2006 ini. Mari terus berjuang. Kita akan mampu menjadi bangsa yang besar dan sejahtera. Insya Allah. Sekian. Jakarta, 1 Juni 2006  ►ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia