BERITA

Tajuk Kompas

Beban Pembangunan Jakarta 

Kompas 23/6/2005: KETIKA otonomi daerah diberlakukan tahun 2001 lalu, ada harapan munculnya pusat-pusat pembangunan baru. Kehadiran pusat-pusat pembangunan baru itulah yang diharapkan bisa mengurangi beban DKI Jakarta sebagai kota tujuan bagi setiap warga Indonesia untuk mengadu dan mengubah nasib mereka.

Setelah empat tahun otonomi daerah berjalan, sudah berkurangkah beban Jakarta itu? Harus kita katakan dengan sejujurnya, belum. Otonomi daerah belum melahirkan pusat-pusat pembangunan yang bisa dipakai orang untuk menggantungkan harapannya.

Masih Jakarta-lah satu-satunya pusat pembangunan itu. Masih Jakarta-lah tujuan bagi banyak warga untuk mengubah nasib mereka.

Seburuk-buruknya orang yang tinggal di Jakarta, ia tetap dianggap lebih mampu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Pekerjaan apa pun di Jakarta dianggap bisa mendapatkan uang.

Bahwa uang yang didapatkan banyak atau sedikit, itu tergantung kepada pribadi orangnya. Kita tidak bisa mengukur baju orang lain dengan menggunakan ukuran badan kita. Tingkat kepuasan hidup setiap orang tidak mungkin bisa kita sama ratakan.

PERPUTARAN uang memang boleh dikatakan ada di Jakarta. Untuk setiap jenis kegiatan bisnis, boleh dikatakan 60 persen omzetnya berputar di ibu kota negara ini.

Bahkan ada yang mengatakan, bukan hanya dari sisi bisnis perputaran uang itu ada di Jakarta. Dalam perolehan pajak pun, sekitar 80 persen didapat dari kegiatan usaha yang ada di Jakarta.

Tidak usah heran apabila beban bagi Jakarta tidak pernah berkurang, bahkan segala persoalan justru semakin bertambah di Jakarta ini. Persoalan sosial, kriminalitas, lalu lintas, bahkan juga politik tumplak di Jakarta ini.

Semua persoalan itu, suka tidak suka, harus dihadapi siapa pun yang ditunjuk sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan lebih berat lagi, apa pun yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta tidaklah mungkin bisa diterima secara positif oleh seluruh warga. Dengan dinamika yang begitu tinggi, pasti akan muncul kontroversi dari setiap keputusan yang dikeluarkan kepala daerah di Jakarta ini.

SETIAP orang yang ditunjuk menjadi Gubernur DKI Jakarta pada akhirnya akan dihadapkan dua pilihan yang sama tidak enaknya. Pertama adalah diam tidak melakukan apa-apa, dengan risiko akan dikritik orang. Atau kedua, melakukan sesuatu yang juga akan menuai kritik.

Sebagai sebuah jabatan politik, itu merupakan sebuah risiko yang tidak bisa dihindari. Bahkan Jenderal Perancis, Charles de Gaulle, pernah mengingatkan agar pejabat politik tidak perlu gentar akan semua kritikan itu. Sebab, pada akhirnya pujian itu pasti akan datang meski itu akan diterima ketika ia sudah tidak menjabat lagi.

Dengan itu, setiap pejabat pasti akan tetap mencoba melakukan sesuatu pada masa jabatannya. Sebab, setiap orang akan menyadari bahwa jabatan itu bukan sekadar sebuah kehormatan. Jabatan itu adalah sebuah tanggung jawab dan dari tanggung jawab itu terutama dituntut agar setiap pejabat berusaha memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang dipimpinnya.

Itulah yang antara lain kita lihat dari sosok Ali Sadikin. Ketika ia menjabat Gubernur DKI Jakarta, tidak henti-hentinya kritikan harus ia hadapi. Mulai dari urusan judi hingga proyek MH Thamrin. Namun, setelah masa jabatannya berakhir, orang tidak pernah lupa bahwa Ali Sadikin-lah orang yang mengubah wajah Jakarta dari Kota Kampung menjadi Kota Metropolitan.

BAGAIMANA dengan Sutiyoso sekarang ini? Hal yang hampir sama harus dihadapi. Hanya bedanya zaman yang dilalui sangat berbeda. Ketika Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur, Indonesia menerapkan sistem otokrasi, sekarang ketika Sutiyoso sedang menjabat, kita sedang hidup di era demokrasi.

Di era otokrasi, orang memang bisa juga berteriak, tetapi teriakan itu sangat terbatas, karena kebebasannya yang terbatas. Sekarang teriakan itu nyaris tanpa batas. Bahkan atas nama demokrasi, orang merasa bisa melakukan apa saja seperti yang ia kehendaki.

Di era demokrasi, segala keputusan tidak bisa dilakukan sekali jadi. Harus ada konsensus, harus prohak asasi manusia, harus taat asas, dan mempertimbangkan banyak aspek. Adanya kontrol dan koreksi, checks and balances, membuat setiap keputusan membutuhkan jalan yang panjang. Namun hasilnya tetap harus sama, yakni memberikan perbaikan bagi perikehidupan rakyat banyak.

TANTANGAN seperti itu pulalah yang harus dihadapi DKI Jakarta pada peringatan hari ulang tahunnya yang ke-478 tanggal 22 Juni kemarin. Di usia yang semakin bertambah tua, persoalan bertambah rumit, tetapi cara pendekatan dan penyelesaiannya harus berbeda.

Konsumerisme yang mewarnai kehidupan masyarakat membuat beban itu semakin bertambah berat. Jakarta bukan justru menjadi tambah cantik, tetapi justru bertambah kumuh karena bebannya yang semakin berat itu.

Paling mudah dilihat mata adalah lalu lintas di ibu kota negara ini. Dengan pertambahan jumlah penduduk yang tinggi, ditambah penambahan jumlah kendaraan bermotor yang ibarat deret ukur, sementara penambahan panjang jalan boleh dikatakan tidak ada, nyaris tidak ada waktu tanpa ada kemacetan di ibu kota negara ini.

Seorang tamu asing geleng-geleng kepala melihat kemacetan yang terjadi di Jalan Sudirman-Thamrin. Ia bertanya, bagaimana kalau satu saat ambulans harus membelah kemacetan jantung kota Jakarta itu. Tidak ada orang yang bisa menjawabnya secara baik.

Lalu apa yang harus dilakukan seorang Gubernur Jakarta untuk menyelesaikan persoalan ini? Jawabannya adalah membangun transportasi massal. Namun, ketika ide busway coba diimplementasikan, ternyata penentanganlah yang harus diterima. Meski akhirnya banyak orang merasakan manfaat busway tersebut, Gubernur Jakarta harus menerima terlebih dahulu caci maki itu.

Jakarta ke depan rupanya membutuhkan seorang pemimpin yang tegar. Seorang pemimpin yang mempunyai prinsip dan berani mengambil keputusan. Tetapi tentunya pemimpin itu harus juga mempunyai hati karena persoalannya kadang tidak hitam-putih.

Selamat Ulang Tahun Jakarta! ►e-ti

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)