BIOGRAFI

==   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   ==

Sutiyoso (04)

Gubernur di Masa Sulit

Setelah dikaryakan menjadi Gubernur Propinsi DKI Jakarta, memenuhi perintah atasan dengan harus melepas jenjang karir militer dari jabatan Pangdam Jaya, Sutiyoso bertekad mengabdikan diri membangun kota metropolitan Jakarta agar sejajar dengan kota besar dunia lainnya.

Tapi krisis moneter dan ekonomi serta perubahan konstalasi politik, yang ditandai kerusuhan masal Mei 1998, telah membuatnya harus menyimpan obsesi itu dalam beberapa tahun. Dia harus lebih dahulu melakukan upaya pemulihan dan rehabilitasi.

Sutiyoso tampil menjadi Gubernur DKI Jakarta justru di era warga tak lagi dengan mudah mau manut dan tutup mulut seperti dahulu. Warga yang dipimpinnya adalah warga yang tak lagi sebatas mengajukan tuntutan agar terpenuhi kebutuhan makannya. Tetapi, warga yang sudah berani demonstrasi menuntut sekolah, kesehatan dan hak-hak demokrasi.

Karena itu dalam hati kecil dan dengan jujur, Sutiyoso sesungguhnya sangat bersyukur bila bisa melewati satu periode masa jabatannya dengan aman. Ia sudah membayangkan dirinya akan kecewa luar biasa jika harus rontok di tengah jalan. Padahal dalam kemiliteran yang dipelajari tak akan pernah bisa ditemukan kamus dilecehkan orang.

Namun dengan mental yang sedemikian kuat, Sutiyoso menghadapinya dengan cerdas dan bijak. Dia siap menghadapi mahasiswa yang mendemonya tanpa tedeng aling-aling itu, menghujat pemimpin tanpa bersalah.
Sutiyoso menyebutkan, menghadapi demonstrasi semacam itu terasa lebih berat ketimbang menghadapi operasi militer di medan pertempuran, yang hanya mengenal kata kill or to be killed.

Era itu berubah pada tahun kedua periode pertama jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Diawali terjadinya huru-hara yang terjadi Mei 1998, pada akhir pemerintahan rejim Orde Baru yang telah 32 tahun berkuasa, untuk digantikan era reformasi. Huru-hara itu menelan korban jiwa 293 orang meninggal dunia dan kerugian material ditaksir Rp 15 triliun.

Kerusakan parah masih ditambah kondisi traumatis warga, dengan penjarahan pusat-pusat perbelanjaan dan di rumah-rumah mewah ditambah kasus perkosaan segala macam.

Karena itu, Sutiyoso menjalankan masa jabatan pertama dengan anggaran keuangan yang sangat minim. Ia bekerja dari titik yang nadir. Target paling utamanya adalah mempertahankan Jakarta supaya tetap survival dulu. Sutiyoso bekerja ekstra keras memimpin Jakarta agar tetap eksis untuk menjalankan beban-beban yang ditugaskan negara sebagai pusat pemerintahan, Ibukota Negara, pintu gerbang internasional, kota pariwisata, kota budaya dan sebagainya. Beban-beban tugas itu harus dijamin Sutiyoso bisa terlaksana dengan baik. Karena itu titik sentral kepemimpinan awalnya memulihkan keamanan dan ketertiban terlebih dahulu.

Dalam periode pertama jabatannya, Sutiyoso berupaya menangani setidaknya empat masalah penting yang menyangkut keamanan dan ketertiban, transportasi dan ekonomi, kependudukan serta kehidupan keagamaan.

Bang Yos melihat masalah keamanan dan ketertiban ibukota merupakan aspek strategis dalam rangka melakukan pemulihan perekonomian. Kerawanan yang cukup menonjol di bidang keamanan dan ketertiban, termasuk ancaman di Balai Kota, ketika itu, dinilainya merupakan upaya untuk mengacaukan kehidupan masyarakat ibukota dan upaya merusak citra ibukota Jakarta, sekaligus satu upaya untuk menciptakan instabilitas di negeri tercinta ini.

Masalah lain adalah akibat adanya perilaku euforia yang cenderung menganggap bebas melakukan apa saja, mengakibatkan tingkat kesemrawutan ibukota semakin tinggi. Demikian pula perilaku masyarakat ibukota yang melakukan pelanggaran ketertiban umum, cenderung memiliki sikap melawan aparat dalam setiap kali dilakukan upaya penertiban juga menjadi pekerjaan rumah Pemda DKI Jakarta ketika itu.
Tidak mudah untuk memulihkan ketertiban dan keamanan itu.

Tapi berbekal pengalaman sebagai Panglima Kodam Jaya, dia berupaya memobilisasi aparat TNI/Polri untuk mau bekerjasama erat dengan aparat Pemda DKI Jakarta. Persoalannya ketika itu, TNI/Polri sendiri sedang ikut digebukin sama seperti pejabat yang lain. Sehingga, adalah lebih baik TNI/Polri itu tiarap saja di barak daripada digebukin.

“Tapi saya ajak, ayo berbuat sesuatu meski ini memang sulit,” kata Sutiyoso. Secara perlahan, kondisi keamanan dan ketertiban Jakarta pun berangsur pulih. Bahkan terbukti sukses mengamankan Ibukota melaksanakan Pemilu 1999 yang demokratis, transpraran, diikuti 95 persen pemilih tanpa satu tetesan darah pun tercurah. Padahal semula banyak orang menduga Pemilu pasti berdarah-darah.

‘Bangunkan’ Glodok
Bersamaan kembalinya rasa aman, Sutiyoso rela hadir dan nongol di Glodok untuk membangunkan sekaligus meyakinkan warga agar pasar bisa dibuka kembali sehingga roda perekonomian bisa pulih. Sutiyoso paham, kota Jakarta yang dipimpinnya tak memiliki sumber daya alam kecuali mengandalkan sektor jasa dan pariwisata.

Kemudian, Bang Yos membenahi kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang hasilnya tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meningkat dari tahun ke tahun. APBD Ibukota Negara ini, di tahun pertama masa jabatan Sutiyoso (1998) baru tercatat Rp 1,7 triliun, lalu naik hampir dua kali lipat di tahun kedua (1999) menjadi Rp 3,2 triliun dan tahun ketiga (2000) menjadi 4,1 triliun, kemudian naik lagi dua kali lipat di tahun keempat (2001) menjadi Rp 8,4 triliun dan tahun kelima (2002) sudah mencapai Rp 9,6 triliun.

Luar biasa! “Yang ini, dianggap sulapan apa tidak, terserah saja penilai,” kata Sutiyoso. Secara umum Sutiyoso berhasil men-setting ulang Ibukota Jakarta menjadi kota yang lebih aman, manusiawi, bersih, tertib, layak dihuni dan dimasuki oleh siapa saja.

Sutiyoso adalah pemimpin sipil yang karena berlatarbelakang militer banyak memanfaatkan pengalaman untuk membangun masyarakat sipil. Ia bekerja selama 24 jam penuh dalam sehari. Sebagai pemimpin, Sutiyoso sudah bertekad untuk memosisikan diri sebagai pelayan yang harus melayani 10 juta warga Jakarta, ditambah dua juta pendatang dari daerah penyangga yang siang hari bekerja mencari nafkah di wilayah Ibukota Jakarta. Bahkan, mereka itu menyesaki Jakarta ‘membawa’ beban kemacetan 600.000 unit kendaraan bermotor.

Karena kenyataan faktual demikian, termasuk adanya keinginannya yang kuat untuk menyelesaikan masalah banjir lintas Bopunjur-Jakarta-Tangerang secara terintegrasi, Sutiyoso berharap revisi UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Kedudukan DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dapat segera disusun Pemerintah untuk dibahas DPR RI. Seperti, mengangkat Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, setelah ditambah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi kota megapolitan.

Gubernur Jabatan Politis
Sebagai Gubernur sejak awal Sutiyoso menyadari jabatannya adalah jabatan politis, areanya area politis, dan itu wilayah hukum sipil. Karena itu prajurit komando ini harus segera mensipilkan diri. Termasuk untuk tersenyum hingga cengengesan harus dipelajarinya agar terlihat santun saat bersinggungan warga.

Tradisi dan iklim ketentaraan saat masih terjun sebagai militer aktif, khususnya tentang disiplin, kerja keras, dan ketegasan masih tetap diberlakukan Bang Yos di habitat sipil barunya. Demikian pula tradisi dan iklim di lingkungan keluarga, kembali disepakati ulang bahwa Sutiyoso masih akan menomorsatukan urusan tugas dan pengabdian dibanding urusan keluarga.

Sebagai pelayan masyarakat, Sutiyoso meminta semua stafnya menghidupkan nomor telepon genggam masing-masing, yang di dalamnya sudah terekam nomor khusus Sang Gubernur. Semua staf harus siap menerima perintah 24 jam kapan saja diperlukan. Sebab sama seperti dirinya, semua staf berfungsi sebagai pelayan masyarakat.

Karena itu, Sutiyoso ingin manakala muncul ide dan gagasannya membangun atau memperbaiki Jakarta, yang bisa muncul kapan saja dan saat di mana saja, perintah itu harus bisa segera disampaikan tanpa menunggu besok. “Takut lupa,” kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Daerah Seluruh Indonesia ini. Karena nomor akses langsung sudah terekam jika panggilan dari Sang Boss tak diterima bawahan itu alamat besoknya siap menerima omelan habis dari pimpinan.

Periode Kedua
Sutiyoso mengakhiri masa jabatan pertama 1997-2002 dengan baik. Partai pemenang Pemilu 1999 PDI Perjuangan, pimpinan Megawati Soekarnoputri yang saat itu sedang berkuasa mengusulkan nama Sutiyoso untuk dipilih kembali memegang tampuk pemerintahan 2002-2007. Megawati mempertahankan pilihannya terhadap Sutiyoso sebagai satu-satunya Gubernur yang paling layak memimpin Ibukota Negara, kendati mendapat berbagai hujatan dan penilaian miring.

Walau sebagian kalangan menuduh Sutiyoso sebagai Gubernur yang tidak berpihak kepada wong cilik (warga yang sangat identik sebagai basis konstituen PDI Perjuangan), terkait berbagai penertiban (penggusuran). Posisi Pangdam Jaya saat terjadi peristiwa 27 Juli 1996 juga dikait-kaitkan untuk menolak pencalonan Sutiyoso.

Walau menghadapi sejumlah protes, termasuk dari ribuan demonstran yang mengurung Balaikota dan Gedung DPRD DKI Jakarta, calon gubernur Sutiyoso yang berpasangan dengan Fauzi Bowo sebagai calon Wakil Gubernur, terpilih sebagai pemenang. Sutiyoso meraih 47 dari 84 suara anggota DPRD DKI Jakarta, atau sekitar 55% suara.

Sutiyoso menyebutkan semua itu ada hikmah dan pelajaran di dalamnya. Sama sekali tidak pernah diperkirakannya berkesempatan dua kali menjadi Gubernur. Pada saat itu, ia sebenarnya sudah siap untuk berhenti. “Tapi, itu kan panggilan tugas,” katanya penuh makna.

Dengan berbekal pengalaman periode pertama, tentulah Bang Yos tidak mengalami kesulitan menjalankan program pemerintahan masa jabatan keduanya. Pada tahun keenam sebagai Gubernur, atau tahun pertama masa jabatan kedua (2003), ia berhasil mendongkrak APBD menembus batas psikologis menjadi Rp 11,7 triliun dari sebelumnya Rp 9,6 triliun (2002). Kemudian tahun ketujuh (2004) naik lagi menjadi Rp 12,6 triliun, dan tahun kedelapan (2005) diproyeksikan akan mencapai Rp 14,01 triliun.

Langkah-langkah penertiban yang selama lima tahun sebelumnya dilakukan tetap dilanjutkan. Termasuk langkah yang oleh kalangan awam dipahami sebagai ‘penggusuran’ walaupun itu sesungguhnya penertiban, relokasi atau resettlement warga dari lokasi yang tak layak huni ke lokasi baru yang lebih manusiawi. Seperti memindahkan warga dari sisi bantaran sungai ke rumah susun massal murah. Atau, memindahkan pedagang kali lima ke pasar-pasar tradisonal atau kios-kios milik PD Pasar Jaya.

Bang Yos tampaknya tak ingin menyia-nyiakan masa jabatan kedua berlalu begitu saja tanpa karya nyata. Ia memilih program-program yang krusial dan strategis dijalankan yang kelak lebih dapat dirasakan langsung manfaatnya.

Seperti penanganan masalah transportasi Jakarta secara makro, penanggulangan banjir, membersihkan langit Jakarta agar sehat dihirup dengan program langit biru, menghijaukan Jakarta, menertibkan kawasan-kawasan publik dari pihak-pihak yang tak berkepentingan, memindahkan warga dari pemukiman kumuh ke rumah susun massal murah meriah agar warga memiliki usia harapan hidup lebih panjang, dan program memelihara kesehatan warga dengan membagikan gratis Kartu Sehat kepada keluarga miskin.

Sutiyoso juga memprogram pendirian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Bojong, Bogor, Jawa Barat, yang menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Walau sebatas masih ujicoba namun oleh warga kehadirannya sempat ditolak. Sebagai pemimpin sipil yang berwibawa, Sutiyoso mau membujuk ulang warga agar peduli memikirkan sampah 6.000 ton/hari yang rutin mengotori Ibukota Negara.

Sehingga pantaslah Yayasan Pengembangan Kreativitas (YPK) menobatkan Sutiyoso sebagai gubernur paling kreatif (2005). Dia dinilai orang paling kreatif dalam bidang pemerintahan.

Selesaikan Masalah Apa pun Risikonya
Sutiyoso bukanlah tipe pemimpin yang safety player saja. Dalam prinsipnya, setiap masalah harus diselesaikan apapun risikonya. Jika dalam pertempuran kepentingan negara yang dipegang, sehingga ia berani mengambil risiko seberat apapun, maka, sebagai pemimpin sipil adalah kepentingan warga yang utama bagi Bang Yos.

Satu hal penting yang jadi pegangan Sutiyoso sebagai pemimpin sipil. Setiap mengambil kebijakan jangan sampai kebijakan itu ngawur. Dan untuk tidak ngawur jangan pula merasa pintar sendiri. Kendati sebagai jenderal yang ahli pertempuran, untuk urusan membangun Jakarta, ia serahkan kepada ahlinya. Ia tak mau kemaruk dan merasa bisa segala hal. Para pakar dilibatkannya untuk mewujudkan program-program strategis, yakni menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini krusial dan menjadi momok bagi setiap warga Jakarta.

Program strategis itu, sebagian akan diselesaikannya selama periode kedua masa jabatannya, atau paling tidak tahun 2007 ketika sudah meninggalkan Balaikota wujud awal programnya sudah tampak kasat mata. Sehingga menjadi mudah bagi warga dan Gubernur pengganti untuk meneruskannya.
Ketika hendak menyelesaikan masalah krusial transportasi kota Jakarta, misalnya, Sutiyoso didampingi staf yang siap membantu dan pandai-pandainya meng-gunakan orang pintar. Ia berbicara dengan pakar-pakar transportasi dari lingkungan universitas UI Jakarta, UGM Yogyakarta, hingga ITB Bandung. Itu belum cukup.

Sutiyoso mengundang pula konsultan asing dari Amerika Latin untuk melakukan survey masalah transportasi Ibukota, apa solusinya silakan ekspos, cerna dengan logika yang sederhana, lalu beranikan diri menentukan mana solusi yang dipilih kemudian laksanakan. ►ti/ht-sh-crs

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)